KPU Diminta Bergerak Cepat Sosialisasikan Alat Peraga

KPU Diminta Bergerak Cepat Sosialisasikan Alat Peraga

Parepare, Target News

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parepare diminta secepatnya mensosialisasikan alat peraga kampanye (APK). KPU tidak perlu menunggu hasil keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait gugatan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Parepare, Taufan Pawe-Pangerang Rahim, untuk mensosialisasikan APK, karena KPU harus siap dengan segala situasi dan kondisi.

Ini diingatkan Wakil Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Parepare, Muharram Muchtar, Minggu malam, 6 Mei 2018.

"Jika KPU yakin keputusannya benar seharusnya sudah menjelaskan implikasi terhadap ketetapannya," ingat Muharram. Menurut Muharram yang juga Direktur SUN Institute, KPU sebelumnya telah membuat alat peraga sekitar empat jenis tiap paslon dengan jumlah masing-masing 48 ribu lembar tiap jenis.

Karena itu, segera mungkin KPU harus juga membuat media yang sama untuk mensosialisasikan bahwa kolom kosong adalah pilihan dengan beragam jenis dan jumlah yang sama.

"Untuk itu kami siap menjadi suka relawan menyebar dan mendistribusikan alat peraga dimaksud," imbuh Muharram.

Muharram menekankan, menjadi kewajiban KPU untuk memberikan informasi kepada masyarakat, karena jika tidak tentu menjadi bukti keberpihakan KPU terhadap salah satu paslon.

"KPU jangan sekadar menggunakan hak tapi tak melaksanakan kewajibannya memberi pencerahan dan mensosialisasikan secara masif dan meluas setiap keputusannya. Dan memang harus mereka lakukan dengan cepat tanpa peduli nantinya ada perubahan lagi. Ya kalau ada perubahan maka harus cepat lagi mensosialisasikan perubahan yang terjadi," tegas Muharram.

Dia juga meminta KPU untuk mentransparankan penggunaan anggaran. "Karena KPU menggunakan uang rakyat, maka kami akan meminta KPU untuk mentransparansikan beberapa penggunaan anggaran yang menurut kami berpotensi ada mark-up," tekan mantan aktivis mahasiswa ini.

Intinya kata Muharram, KPU jangan berdalih lagi menunggu keputusan terhadap gugatan di MA. KPU harus bergerak cepat, up to date.

"Itulah tugas dan tanggung jawab KPU selaku penyelenggara dan jangan menggampangkan masalah. Karena tentu akan jelas dan nyata akan ada pihak yang mereka untungkan jika tidak mampu mengakselerasi kebijakan dengan hal yang menjadi kewajiban mereka," ingat Muharram lagi.

Menurut Muharram, hal ini terpisah dengan upaya hukum yang tengah dilakukan Paslon nomor 1, Taufan-Pangerang. "Kami hanya menuntut KPU menjadi penyelenggara profesional dan benar-benar independen. Intinya setiap hak tentu ada kewajiban," tandas Muharram.

(Laporan: Andi Udin)

Read More

Sosialisasi Perda Sulsel No. 2 Thn 2014 Tentang Pelestarian & Pengelolaan Cagar Budaya

Sosialisasi Perda Provinsi Sulsel No. 2 Thn 2014 Tentang Pelestarian & Pengelolaan Cagar Budaya

Makassar, Target News

Monumen Korban 40.000 Jiwa Nasibmu Kini

Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 (dua) Tahun 2014 Tentang Pelestarian & Pengelolaan Cagar Budaya, dilaksanakan di rumah Harifuddin Lewa  Jl. Langgau Kelurahan Timungan Lompoa Kec. Bontoala Kota Makassar, berdekatan Monumen Korban 40.000 Jiwa(12/4).

Dalam sambutan  dibuka Lurah Timungan Lompoa Muh. Baktiar, mengapresiasi langkah kegiatan sosialisasi anggota dewan yang terjun di tengah masyarakat.

Ridawan sebagai MC memberikan kesempatan berikutnya ke Ketua Panitian Harifuddin Lewa, dikatakan sangat disayangkan Monumen Korban 40.000 Jiwa juga cagar budaya yang ada di depan rumahnya jauh dari perhatian pemerintah, padahal mestinya rumput tidak tumbuh liar di Monumen Korban 40.000 Jiwa. Menurutnya lagi, kegiatan di tempat ini hanya satu kali event  dalam setahun dipergunakan. Harifuddin melihat hanya di saat 11 Desember, sebagai hari berkabung untuk mengenang hari bersejarah peristiwa Korban 40.000 Jiwa Rakyat Indonesia di Sulsel, katanya.

“Mudah-mudahan jadi catatan anggota dewan. Saya sudah datang ke Dinas Kebudayaan, di sana dikatakan wewenangnya Dinas Sosial. Sebaliknya ketika ke Dinas Sosial mempertanyakan nasib monumen, ia bilang tanggungjawabnya Dinas Kebudayaan, lantas mana yang benar? Mereka saling lempar,” kata Harifuddin Lewa serius sambil melirik kebelakang ke DR. H. Wahid Ismail, MM Anggota DPRD Prov. Sulsel.   

Pada kesempatan yang sama Kabid Dinas Pariwisata Pelestarian /Pengelolaan Cagar Budaya Abd Rahman, setelah mendengar  sambutan pertama Harifuddin Lewa, mantan yang pernah meniti karir  dari bawah hingga menjadi Sekwan di Sekretariat  DPRD Kota Makassar, menyebutnya bahwa Monumen bukanlah tugas Dinas Sosial untuk mengecatnya. Dinas Sosial mengurusi bencana  dan sumbangan sosial kemasyarakatan, katanya.

Lebih jauh dikatakan,”Saat dimutasi ke Dinas Kebudayaan, padahal sebelumnya saya banyak ditempatkan di bagian pelayanan. Sehingga pertama-tama saya lakukan berkordinasi ke pusat, dan mencari buku berhubungan cagar budaya di Kota Makassar,” ungkap Abd Rahman sambil menjelaskan di bidangnya anggaran Rp 300 juta untuk disediakan  untuk memperbaiki 5 cagar budaya di Kota Makassar.

Sosialisasi Perda Terjun Langsung Di Tengah Warga    

Terakhir dilakukan DR. H. Abd Wahid Ismail, MM, dimana anggota DPRD Prov. Sulsel dari Fraksi PPP ini, dikatakan bahwa salah satu tugas DPRD adalah Legislasi membuat produk Undang-Undang, selanjutnya disosialisasikan ke anggota masyarakat, juga menyerap aspirasi yang berkembang di tengah-tengah warga.

Namun ada yang dicermati dalam sosialisasi media ini, merupakan lain dari yang lain. Seperti biasanya, sosialisasi  dilakukan di hotel kebanyakan. Saat dimintai keterangan DR. H. Abd Wahid Ismail, MM, diutarakan alasan mendasar bahwa sejak Tahun 2017 saat di Tallo hingga di Pannampu, dan sekarang (12/4/2018) di Kel. Timungan Lompoa, sudah sebanyak 8(delapan) kali sosialisasi dari berbagai Perda yang berbeda  disebarluaskan di tengah masyarakat.

Alasannya menurut Abd Wahid adalah pertama-tama mengadan silaturahmi agar lebih dekat, dengan sendirinya lebih mudah memahami produk yang dihasilkan. “Dengan ketemu langsung warga secara luas, kita bisa memahami  keadaan, situasi dan kondisi lingkungan masyarakat,” ungkap anggota dewan dari Komisi B, bidang Ekonomi & Perdagangan.(Heri/Andi Syahruddin)

Read More

Pernyataan Sikap Insan Pewayangan Di Tahun Politik

Pernyataan Sikap Insan Pewayangan Di Tahun Politik

Jakarta, Target News

Menyadari para dalang memiliki fans yang lumayan fanatik,  dan ternyata juga jadi rebutan partai politik (parpol) untuk mendulang suara dan kepentingan politiknya. Agar tidak terjadi kegaduhan karena ulah para penggiat dan pelaku dunia perwayangan,  maka beberapa organisasi seperti Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia (SENAWANGI), Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI), ASEAN Puppetry Association (APA)- Indonesia, Union Internationale de la Marionnette (UNIMA)- Indonesia dan PEWANGI (Persatuan Wayang Orang Indonesia) mengeluarkan pernyataan sikap.
        “Dalang dan dunia pewayangan harus netral, bebas dari kepentingan politik praktis. Jangan sampai sesama dalang saling menjelek-jelekkan,” ujar Ketua Umum PEPADI, Kondang Sutrisno usai rapat gabungan sejumlah elemen Organisasi Pewayangan Indonesia di Jakarta, Selasa (27/2).
         Pernyataan bersama ini merupakan kesepakatan yang diambil melalui rapat gabungan dari sejumlah elemen Organisasi Pewayangan Indonesia, yang berlangsung sepanjang hari ini (Selasa 27/02/2018), sejak pagi, hingga sore.
           Saat ini kita berhadapan dengan bahaya segregasi sosial di mana politik identitas mencuat. Sebagai penggiat budaya rasanya tidak cukup diam dan pasrah. Diperlukan kesadaran untuk membangun relasi perdamaian sejati yang memperjuangkan nilai-nilai keberagaman dan kesetaraan.
      Dalam gerakan budaya ini, sumbangsih pemikiran dari kita diharapkan dapat menginspirasi panggilan bersama untuk meretas damai di tengah keberagaman, secara rukun, bermoral, dan berbudaya.”
          Para penggiat pewayangan tak memungkiri jika dunia pewayangan kerap menjadi alat penarik massa bagi parpol. Banyak acara-acara wayang digelar oleh parpol sebagai bagian dari kampanye.
          “Kami khawatir dalang bisa digunakan sebagai penarik massa. Ujung-ujungnya mereka saling menjelek-jelekan dan membuat masyarakat pecah. Oleh karenanya kami nyatakan sebagai organisasi kami independen,” ujar Y Sudarko Prawiroyuda, pengamat perwayangan yang juga hadir dalam acara ini.
         Ia berharap, saat disewa oleh parpol dalam acara kampanye, dalang tetap ‘ajeg’ dalam membawakan cerita.
        “Werkudoro ya begitu, Ramayana juga tetap begitu,” pungkasnya. (Tebe)

Read More

Dituding Korupsi Waktu Ketua DPRD Lembata F.Koda Terima

Dituding Korupsi Waktu Ketua DPRD Lembata F.Koda Terima

Lambata, Target News

      Reses akhir tahun DPRD Kabupaten Lembata, pada masa sudang ke tiga tahun 2017,dimanfaatkan anggota DPRD sebagai ajang curhat dan penyaluran aspirasi oleh masyarakat setempat.

      Seperti masyarakat desa Lamawara, memanfaatkan pertemuan dengan Ketua DPRD Lembata, Ferdi Koda, yang melakukan reses di sana, untuk menyampaikan aspirasi dan curhat soal nasip mereka pasca kena bencana gempa, pada Oktober 2017 silam.

        Reses yang diawali dengan koreksi soal komitmen tepat waktu  oleh seorang tokoh masyarakat itu, berlangsung tertib dan demokratis. Kami masyarakat diminta hadir tepat jam 8.00 pagi, tapi anggota dewannya datang jam 11.oo. Ini berarti kita sudah korupsi waktu 3 jam, apalagi musim tanam begini, waktu itu sangat berharga bagi kami masyarakat petani. Mental manusia yang begini harus dibenahi kalau kita mau berkembang, kritik Simon Langobelen, seorang tokoh masyarakat Desa Lamawara.

    “Kritikan ini saya terima dengan hati terbuka, dan akan menjadi perhatian untuk ke depannya,” jawab Ferdi Koda, diplomatis.

       Antonius  Kidiaman Bahyr, tokoh pemuda dan Ketua Karang Taruna, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya Pemerintah Kabupaten Lembata menindak lanjuti nasib korban gempa di Desa Lamawara.

     Kami sangat kecewa dengan  sikap pemerintah Kabupaten Lembata, yang begitu lambat mengambil sikap untuk membantu masyarakat Lamawara, yang menjadi korban hempasan gempa pada Oktober 2017, kemarin. Diantara semua desa yang diterjang gempa, Lamawaralah yang paling banyak menjadi korban, tutur Anton.

    Sebanyak 40 KK, sampai hari ini, masih menumpang di rumah keluarga, atau ada yang terpaksa memanfaatkan dapur sebagai rumah tinggal, karena rumah mereka rusak parah karena gempa. “Bahkan ada yang depresi dan mengalami gangguan kesehatan, hingga saat ini,” tegas Anton Bahyr.

Lanjutnya, tapi sikap pemerintah Lembata, kelihatannya cuek bebek alias masa bodoh, gerutu laki laki ramping ini.

       Menanggapi keluhan itu, Ketua DPRD Lembata, menjawab soal bantuan untuk para korban gempa, “Pemerintah Lembata sudah menganggarkan dana bantuan  Rp500 Miliar, namun dalam pembahasan, kami dari DPRD menambahkan lagi Rp 300 Miliar, sehingga akan tersalur dana bantuan senumlah Rp 800 Miliar, pada tahun anggaran 2018 nanti,” beber Ferdi Koda.

       Sius Igol, tokoh masyarakat lain, mengeluhkan soal kesenjangan harga antara komoditas masyarakat  dan barang di pasar, serta minimnya infrastruktur penunjang roda perekonomian, seperti dermaga, bandara, serta bantuan untuk kelompok produktif di desa desa.

     “Bagaimana masyarakat bisa sejahtera, kalau harga komoditas masyarakat, terjun bebas, berbanding harga barang di pasar yang kian melangit,” tegas Sius.

     Soal perbedaan harga, kami sudah beberapa kali memanggil dinas terkait untuk meminta klarifikasi, namun pengawasan di lapangan masih belum optimal, sehingga permainan harga masih melenggang bebas.Untuk pembangunan infrastruktur penunjang, semua sudah dalam perencanaan dan sudah dianggarkan, jadi pelan tapi pasti, semua akan terbangun. “Olehnya harap masyarakat bersabar dan tetap proaktif dalam semua program pembangunan sesuai tupoksi masing masing, apalagi APBD Lembata ini kecil,” urai Ferdi bijak.

     Seorang lagi warga lain, berininsial TVB, mengkritisi corak pembangunan jalan di Lembata yang sepotong-sepotong dan kualitas proyek yang terkesan sekedar menghabisakan uang rakyat.

      Kami melihat corak pembangunan  infrstruktur, trutama jalan, terasa lucu tapi mengagumkan. Jalan yang berlubang bagai lubang neraka, menganga menanti nyawa, terbentang 100 km, tapi yang dibangun 1 km, lalu di biarkan berlubang  lagi sepanjang 98km, kemudian di lapen lagi 1 km, sejingga genap 100 km. Kualitas proyeknya juga luar biasa, 2 minggu kemudian, hancur berantakan, tegas warga Lamawara yang cukup vokal ini.

Lebih lanjut, dia mengatakan, kualitas pelayanan di RSUD Lewoleba juga sangat memprihatinkan. Ketika pasien merintih kesakitan, tenaga medisnya malah asyik internetan. Tapi pasien tetap terhibur, karena di ruang pasien senantiasa terdengar nyanyian nyamuk yang konser 24 jam, serta langit langit bilik pasien dihiasi bentangan sarang nyamuk, yang bergantungan.

     Selain itu, kata TVB, meski mengantongi Askes, tapi setelah didiagnosa, pasien hanya dihadiahi sepucuk resep dokter, sebagai bekal membeli obat di apotek luar. Semua pasien yang berobat  di Rumah sakit kebangaan masyarakat Lembata ini, punya keluhan dan pengalaman yang sama.

“Apakah tidak dianggarkan dana pengadaan obat, atau bagaimana adanya, tapi kemana dananya?” kritik si TVB.

   Masalah pembangunan infrastruktur jalan yang agak lucu, kelihatannya, karena salah dari tahap perencanaan, dan pengawasan yang lemah oleh iñstansi terkait/berkenaan. Polemik pelayanan RSUD, sebenarnya dana pengadaan obat sangat besar, tapi selalu begitu. “Kami sudah beberapa kali meminta klarifikasi dari pihak rumah sakit, tapi dokter yang ditempatkan di sana itu, statusnya sebagai pekerja, bukan manager atau pimpinan, sehingga dia tidak mampu mengendalikan managemen Rumah Sakit seara profesional,” jawab Ketua DPRD, Ferdi Koda,diakhir dialog reses.(Vincent)

Read More

Bentuk Tim Pemenangan ‘Prof Andalan’

Bentuk Tim Pemenangan ‘Prof Andalan’

Jeneponto, Target News

Rapat finalisasi pembentukan tim pemenangan ‘Prof Andalan’ untuk Kabupaten Jeneponto berjalan lancar dan aman, pasalnya rapat pembentukan tim ini untuk membantu Ketua Umum H. Jufri Lalang yang sebelumnya sudah diputuskan secara aklamasi untuk menakhodai tim relawan ini. Katanya salah satu peserta, “Rapat ini yaitu penggabungan relawan-relawan yang sudah terbentuk  jauh-jauh sebelumnya seperti,  Nurdin.Abdullah Community, (NAC), Pandawa, Barisan muda, Gerrhana dan tim keluarga bentukan Kr. Sila”.

Rapat finalisasi ini untuk menentukan siapa yang akan menjadi korcam dan kordes untuk membantu pergerakan dalam rangka memenangkan ‘Prof Andalan’ pada kontestasi pilkada gubernur dan wagub Tahun 2018-2023.

Rapat ini dilaksanakan di rumah pemenangan Prof andalan di Jl. Poros Bantaeng -Jeneponto/pammenfkang bulo-bulo. Dan rapat ini diikuti sekitar 100 orang yang berasal dari 11 kecamatan. Rapat ini dipandu fasilitator dari tim kordinator pemenangan  provinsi yaiu  BAMS (Bahmid). (Andi Syarif Mallarangan)

Read More

ABM-Enny Retak? Amanah Rakyat Sulbar Terancam

ABM-Enny Retak? Amanah Rakyat Sulbar Terancam

Mamuju, Target News

Usia kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, ABM-Enny yang masih ‘seumur jagung’ kini jadi topik perbincangan hangat di masyarakat umum. Pasalnya,  keduanya pasangan ini dalam memimpin Sulbar dinilai sudah mulai memunculkan bibit ke tidak harmonisan.

Menurut penilaian Indonesia Public Institute (IPI) Sulbar juga menganalisis hubungan politik keduanya. Dirut IPI, Suadi Idris Amir kepada  media ini via Whatsapp, Senin (31/7/2017).

Suadi  mengatakan, jika dilihat dari sejarah perjalanan politik Anwar Adnan Saleh(AAS) dan Ali Baal Masdar, sebenarnya memang kurang ketemu dari segi pandangan politik dan model kepemimpinannya. Hal itu, terlihat saat ABM maju melawan AAS di pilgub 2012 lalu, dimana ABM maju melawan krn menganggap AAS belum maksimal memimpin Sulbar.

Lalu di pilgub 2017 kemarin, AAS menyodorkan Istrinya Enny  menjadi 02 ABM, untuk maju bersama melawan SDK - Kk,, JSM - Hamas. Saat pertarungan pilgub saja, sudah terdengar issu ketidak kompakan ABM - Enny. Jadi menurut kami di kalangan pengamat, jika pasangan gubernur dan wagub ini retak, itu kami tidak heran.
Bahkan sudah kami prediksi, sulit pasangan terpilih ini untuk kompak selama 5 tahun, karena sejak awal pasangan ini disatukan, karena motivasi keduanya hanya untuk menangkan pilgub, bukan karena mereka se visi, se misi, dalam berpolitik.
“Namun saya berharap ABM dan Enny walau tidak sepaham, tapi mereka tetap profesional, dan serius mengembang amanah rakyat, dan menjalankan setiap janji politiknya. Sebab jika tidak, maka hukuman politik masyarakat Sulbar, akan mereka dapatkan di pilkada berikutnya, dengan tak dipercaya lagi,” jelasnya. (Musraho)

Read More

Usut Dana ‘Siluman’ Pokir DPRD Sulbar

Arman, Ketua DPD Gerak Sulbar

Usut Dana ‘Siluman’ Pokir DPRD Sulbar

Mamuju, Target News

 Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat anti rasuah di tengah maraknya praktik-praktik korupsi berjamaah yang sistematik, vokal menyuarakan aspirasi masyarakat. Komunitas ini menamakan dirinya Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (GERAK)Sulbar, hadir menyoroti dana APBD yang digerogoti sedemikian rupa oleh oknum anggota dewan.

Dengan tegas meminta penegakan hukum untuk segera mengusut terhadap Dana Pokok Pikiran (Pokir)Anggota DRPD Provinsi Sulbar. Alasannya sangat sederhana, karena selama ini dari tahun ketahun tak pernah ada. Apakah dana Pokir ini? mengikuti anggaran dana aspirasi dewan yang menghabiskan puluhan miliaran uang kesejahteraan masyarakat tahun sebelumnya, tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat Sulbar.

Sekarang katanya masyarakat sudah kritis, dana kesejahteraan masyarakat Sulbar hanya dinikmati oleh segelintir orang, yang ‘berpikiran jahat’. “Masyarakat cerdas mempertanyakan dengan munculnya dana pokir anggota DPRD Sulbar, sehingga mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan masyarakat,” jelas Ketua DPD Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia(GERAK)  Arman dengan serius mempertanyakan dana pokir.

Menurut Arman bahwa dana Pokok Pikiran(Pokir) anggota DRPD Provinsi Sulbar adalah dana siluman yang tidak jelas peruntukannya, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Saat Musrembang tidak di masukan dalam anggaran dana pokok pikiran DPRD itu, kemudian tidak di asistensi oleh Mendagri, sehingga kuat dugaan ada kerjasama antara SKPD provinsi dengan anggota DPRD Provinsi Sulbar untuk menggelapkan APBD Sulbar dari tahun ketahun, sehingga menimbulkan kerugian negara yang cukup besar, karena asas manfaatnya nihil.

Salah satu contohnya kata Arman, ada oknum anggota DPRD Provinsi Sulbar dari dapil Kab. Majene namun dana pokok pikirannya  dikerjakan di Kabupaten Mamuju. Inikan menjadi sebuah pertanyaan, ada apa dengan dana pokok pikiran itu? Sehingga kuat dugaan bahwa dana pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Sulbar menjadi lahan praktik korupsi oleh oknum anggota DRPR Sulbar dengan SKPD provinsi yang ada di Sulbar.

Lanjut Arman, “Kami minta para penegakan hukum, baik Kejaksaan maupun Polda Sulbar, kiranya segera mengusut tuntas terhadap dana pokok pikiran anggota DPRD, yang cenderung merugikan rakyat Sulbar,” jelas Arman prihatin dengan fenomena tindakan oknum dewan dewasa ini(Musraho)

Read More

Pelantikan Pejabat Pemkab. Maros Di Tengah Guyuran Hujan

Pelantikan Pejabat Pemkab. Maros Di Tengah Guyuran Hujan

Maros, Target News

Mereka para pejabat eselon II, III, dan IV Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros yang dilantik di Pallantikang Kompleks Kantor Bupati Maros, Selasa (03/01/2017)  pagi, meski di tengah hujan deras  mengguyur, acara tetap terlaksana dengan baik.
Sekitar 600 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilantik dan diambil sumpahnya untuk menduduki berbagai jabatan  yang tersedia.

Dikatakan H.M.Hatta Rahman, Bupati Maros bahwa mutasi hari ini sebagai tindak lanjut perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru untuk ASN di jabatan eselon. Juga dimaksudkan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan bisa menciptakan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lebih baik lagi pada tahun 2017 ini.

"Semua pejabat lama akan diakomodir sepanjang tidak bermasalah, kalau masih ada yang belum terakomodir, akan ditempatkan sebagai pejabat fungsional, kita tidak mau rugikan siapapun," ujar Bupati Maros dua periode.

Lanjutnya, mutasi ini terkait juga dengan penataan asset, Pemerintah Kabupaten Maros menginventarisir kendaraan dinas roda dua sebanyak 1400 dan mobil sejumlah 400 diparkir di halaman kantor bupati untuk melihat kondisi terakhir. Setelah dicek fisik akan diberikan kembali kepada penanggung jawab masing-masing.

600 ASN ini dibacakan Surat Keputusan (SK) mutasinya satu persatu di depan Bupati Maros H.M Hatta Rahman, Ketua DPRD Maros AS Chaidir Syam dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Maros, Hongku Otto, Dandim Maros, Kapolres Maros dan Wakil Bupati Maros selama empat jam lebih.(Andi Syahruddin)

Read More

Febrianto Wijaya Atau Anto Unggulkan SDK Di Sulbar

Febrianto Wijaya Atau Anto Unggulkan SDK Di Sulbar

Mamuju, Target News

Di masa era reformasi dan kebebasan berpolitik, boleh saja mengemukakan aspirasi dan menyatakan pendapat di muka umum, termasuk di media. Namun ada batasan-batasan yang harus dipatuhi, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negeri tercintai NKRI.

Salah satu simpatisan dan kader Partai Demokrat Sulawesi Barat Anto menghimbau dan mengajak kepada masyarakat Sulbar untuk belajar berpolitik yang baik secara santun, cerdas dan jangan mengejek atau menghina guna menjatuhkan sesama anak bangsa.

Demikian pula dengan kandidat masing-masing Calon  Gubernur Sulawesi Barat, tentunya memiliki figur dan simpatisan serta fanatisme di hati masyarakat yang tidak bisa dipungkiri di tengah-tengah percaturan politik, warga Sulbar.

“Setahu saya, bahwa beberapa kandidat calon gubernur Sulbar saat ini yang maju berkompetisi merebut hati masyarakat, adalah masing-masing memiliki pengalaman dalam memimpin selama dua periode di daerah masing-masing. Sosok SDK misalnya, dua periode menahkodai Kab. Mamuju, tentunya dengan kepercayaan masyarakat sehingga Pak SDK mampu memimpin Kab. Mamuju selama dua periode,” Ujar Anto mengemukakan pendapat politiknya, saat di temui media  beberapa waktu lalu.

Menurut Anggota DPRD Kab. Mamuju ini, optimis SDK akan menang dalam merebut kursi ‘Sulbar Satu’. Hanya   kecerdasan masyarakat Sulbar untuk memilih pemimpin yang mampu membawa daerah ke arah lebih maju serta mandiri. (Musraho)

Read More

Pendukung ABM ENNY Tumpah Ruah Di Manakarra

Pendukung ABM ENNY Tumpah Ruah Di Manakarra

Mamuju, Target News

Pilkada serentak Prov. Sulbar tampilkan 3 paslon gubernur dan wagub, Nomor Urut 3, Ali Baal Masdar-Enny Anggraeny Anwar (ABM-Enny), kampanye akbar di Anjungan Pantai Manakarra Mamuju, orasi politik Calon Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni (Enny) tampil memukau dan meyakinkan para konstituennya, meski panas terik matahari menyengat di badan.

“Bukan janji kami tebarkan, tapi lebih dari itu bukti-bukti sudah ada di depan mata. Kami melanjutkan pembangunan yang sudah ada. Kita wujudkan pembangun lebih maju di Sulbar,” kata Enny saat kampanye akbar di Anjungan Pantai Manakarra (08/01), di tengah puluhan ribu simpatisan dan relawan serta pendukung setianya.

Di kesempatan Sama, Ali Baal Masdar (ABM), mantan Bupati Polman dua priode ini berjanji akan melakukan pembangunan secara adil dan merata bagi masyarakat Sulbar, tanpa dibeda-bedakan. Ia tidak mau lagi ada bupati yang tidak sejalan dengan pemerintah provinsi, dan menjadikan pemerintahannya bersih.

Kedepannya lanjut ABM,  pemerintahannya nanti akan mengutamakan pembangunan infrastruktur, pemberian modal dan pembangunan sumber daya manusia serta kesehatan. Kemudian membangun lapangan kerja, bukan mencari lapangan kerja, katanya. Dengan cara membangun balai tenaga kerja yang melatih masyarakat jadi terampil dan siap terjun di dunia kerja, berarti warga Sulbar mandiri dalam berusaha.

Kampanye akbar Paslon Nomor Urut 3, ABM-ENNY di Anjungan Pantai Manakarra disambut tumpah ruah dengan 18 ribu massa pendukung dari berbagai pelosok Kab. Mamuju Sulbar, serta turut hadir dari berbagai partai-partai pendukung antaranya, Ketua Tim Sukses, Bupati Matra Agus Ambon Djiwa, Sekretaris Partai Nasdem Abd Rahim, DPP partai Nasdem Malkam Amin dan Sekjen Pan Eddy Soepari. Sebagai MC Helmi Yahya, dibantu Jen Salimar disertai penampilan artis Ine Sintia dan Armada band.

Demikian juga politikus senior, mantan Gubernur Sulbar dua periode, suami Enny Anggraeny, Anwar Adnan Saleh tampil ke podium memberikan orasinya untuk mengajak hadirin memilih Nomor Urut Tiga, namun dipertengahan ia menenangkan massa yang meminta siraman air dari mobil pemadam kebakaran, karena gerah kepanarsan.

“Saya tahu saudara-saudaraku kepanasan, tapi ternyata kita pinjam mobil pemadam kebakaran tidak dikasihkan, nanti kalau Pak ABM jadi Gubernur beli mobil pemadam kebakaran 50, siram semua ini. Kita pinjam tidak diberi padahal itu bukan milik pribadi tapi rakyat punya,” teriak Anwar.

Massa pendukung rela mengorbankan waktu dan tenaga mereka, mengambil bagian dalam kampanye akbar yang digelar tanpa tanding di Sulbar. Menurut salah satu massa pendukung dari Mamuju, Dahlan dan kawan-kawan ke media ini, mengatakan bahwa mereka datang dari jauh pelosok Mamuju, hanya untuk mengikuti kampanye akbar Paslon Nomor Urut 3 saja.

Mereka yakin pasangan ABM-ENNY lah yang akan menang pada pemilihan Gubernur Sulbar pada 15 Februari mendatang, "Kami datang Pak, untuk menyaksikan kampanye akbar terhadap dukungan kami. Walaupun kami  harus membeli bahan bakar, dan ongkos segala macam dari sendiri” tandas Dahlan.

Sementara itu salah satu kader partai PDI Perjuangan Hj. Illa Kelamor ke media ini mengungkapkan bahwa masa yang yang hadir saat ini merupakan bukti kerja keras tim relawan selama ini, tentu di harapkan agar bekerja lebih keras lagi sampai pada hari H nantinya, jangan terlena dengan melihat massa yang hadir, “Dan kami yakin bahwa ABM-ENNY lah yang memimpin Sulbar ke depan,” ungkap Hj. Illa dengan mantap ke media ini.

Kata Hj. Illa lagi bahwa massa yang datang saat ini bukanlah massa yang dibayar oleh tim sukses melainkan massa fanatik dukungan ABM-ENNY jadi Pemimpin Sulbar. Dan ini hasil dari kerja keras tim relawan dalam sosialisasi di tengah-tengah masyarakat.

Perlu kita ketahui lanjut Illa, massa yang hadir di luar dugaan kita, karena ibarat kita masuk di kandang lawan, ternyata luar biasa massa yang datang, hingga menembus belasan ribu orang.

 “Di hadiri 18 ribu massa pendukung tanpa harus mengeluarkan biaya bahan bakar, dan konsumsi bagi pendukung. Tentunya hal ini menjadi sebuah Suprise besar, bagi kami. Bagaimana kalau kampanye di kandang sendiri? Olehnya itu, kami harap semua para pendukung untuk tetap solid serta tunjukkan bahwa pasangan nomor tiga lah yang akan terpilih menjadi Gubernur Sulbar pada  15 Februari mendatang.(Musraho)

Read More

DPRD SULBAR BAHAS ANGGARAN DI HOTEL MAKASSAR

DPRD Sulbar Bahas Anggaran Di Hotel Makassar

Mamuju, Target News

Sudah jatuh tertimpa tangga pula, barangkali pepatah ini tidak terlalu berlebihan jika ditujukan ke Pemerintah Provinsi Sulbar saat ini karena  rapat pembahasan APBD Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun Anggaran 2017  telah di laksanakan di salah satu hotel di Jalan Pelita  Makassar, Sulawesi Selatan, padahal kondisi keuangan daerah mengalami defisit 2016 Rp 202 miliar . 

Ironisnya beberapa oknum anggota DPRD  Provinsi Sulbar seakan tak perduli dengan keuangan daerah yang memprihatinkan itu.

Sementara Kantor DPRD Provinsi Sulbar sangat tergolong mewah,  juga dilengkapi berbagai fasilitas yang sangat memadai, layak dipakai untuk rapat. 

Sehingga tidak perlu rapat pembahasan APBD Sulbar di pindahkan ke Makassar, Sulsel.

Menanggapi hal tersebut, salah satu aktivis penggiat anti korupsi Sulbar Anwar Hakim mengatakan bahwa rapat pembahasan APBD Sulbar di Makassar merupakan pemborosan keuangan negara, selain itu dapat di duga untuk bagi-bagi ‘jatah kue’ anggaran Tahun 2017,  bisa memicu tindak pidana korupsi.

Untuk diketahui, menurut beberapa sumber diduga Dana Aspirasi Anggota DPRD Sulbar diperjual belikan peritem program, beragam tersebar di beberapa SKPD, ada Rp 100 juta, Rp 200 juta, bahkan ada Rp 300 juta. Mereka oknum Anggota Dewan Provinsi Sulbar meminta fee 30% hingga 50% kepada orang yang meminta Dana Aspirasi tersebut.

“Untuk melakukan rapat pembahasan APBD seharusnya secara terbuka dan transparan untuk masyarakat. Rapat pembahasan APBD Sulbar di Makassar, adalah pemborosan keuangan negara dan memicu Tipikor,  apalagi sekarang Provinsi Sulbar dalam kondisi defisit. Semua orang tahu kalau Kantor DPRD Sulbar sangat mewah dan di lengkapi fasitas yang sangat canggih kenapa rapatnya ke Makassar, ini kan sangat lucu sekali kedengaranya. Kinerja anggota DPRD Sulbar seakan menari di atas penderitaan rakyat," kata Anwar Hakim.

Terpisah mantan Sekretaris Dewan yang juga Kadis Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar, Muzakkir Kulasse  saat di ruang kerjanya mengatakan bahwa dirinya pernah mengalami hal serupa sehingga BPK jadikan temuan dan harus di kembalikan dana tersebut.

Padahal saat itu, kata Muzakkir kepada BPK  bahwa kondisi kantor sangat tidak layak dipakai untuk rapat sehingga rapat di lakukan di  hotel yang ada di Mamuju, namun saat itu BPK ingatkan ke depannya tidak mengulangi kembali rapat di hotel.
Ketua Komisi Tiga, Yahuda membantah bahwa dirinya dengan beberapa anggotanya dan SKPD Sulbar telah melakukan rapat pembahasan APBD Sulbar, di hotel Makassar Sulawesi Selatan. Yahuda mengatakan bahwa dirinya beserta anggotanya ke Makassar hanya melakukan kunjungan kerja dengan pihak Dinas Perhubungan Sulsel."Itu informasinya keliru kalau kami ke Makassar untuk rapat pembahasan APBD Sulbar, tetapi pastinya kami ke Makassar hanyalah kunjungan kerja dengan pemerintah Sulawesi Selatan, khusunya Dinas Perhubungan Sulsel," kata Ketua Komisi Tiga Yahuda via telepon selulernya ke media ini.

Rep/Musraho

Editor: Rosyid

Read More